Pembahasan Soal CPNS Tes Kompetensi Dasar Tahun 2013 [ 2 ]

Selamat datang kembali diblog yang membahas soal-soal CPNS Terbaru dari kami. Kali ini kami melanjutkan membahas materi dari SOAL CPNS : TES KOMPETENSI DASAR TAHUN 2013. Jika anda belum membaca postingan pertama, silahkan kunjungi artikel dengan judul PEMBAHASAN SOAL CPNS TES KOMPETENSI DASAR TAHUN 2013 [ 1 ]. 

PEMBAHASAN SOAL CPNS TKD NOMOR 11 - 20

11. Lembaga Ketahanan Nasional sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian menyelenggarakan fungsi antara lain  ...

A. Penyerasi  rencana  sektoral  dan  regional  ke  dalam  suatu  rencana  pembangunan nasional.
B. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang informasi nasional.
C. Pengkajian strategis mengenai berbagai masalah nasional dan internasional.
D. Pengembangan dan pembinaan kesadaran ilmiah masyarakat Indonesia.

JAWABAN:
C.  Pengkajian  strategis  mengenai  berbagai  masalah  nasional  dan  internasional merupakan fungsi Lembaga Ketahanan Nasional.
Adapun:
-  Penyerasi  rencana  sektoral  dan  regional  ke  dalam  suatu  rencana  pembangunan nasional merupakan fungsi BAPPENAS. 
-  Pengkajian  dan  penyusunan  kebijakan  nasional  di  bidang  informasi  nasional merupakan fungsi Lembaga Informasi Nasional.
-   Pengembangan  dan  pembinaan  kesadaran  ilmiah masyarakat  Indonesia merupakan fungsi LIPI 

12. Pemilihan Umum tahun 1955 bertujuan untuk memilih anggota ....

A.  Konstituante dan Parlemen
B.  DPR dan MPR
C.  MPR dan Konstituante
D.  DPR dan Konstituante.

JAWABAN
D.  DPR dan Konstituante.
Pemilihan Umum tahun 1955 bertujuan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante

13. Transformasi  tradisional  government  menjadi  eletronic  government  (E-Govt.) merupakan  salah  satui  isu  kebijakan  publlik  yang  sangat  penting  saat  ini.  E-Govt diartikan sebagai manajemen pemerintahan yang berbasis . . .

A. Legitimasi untuk dilaksanakan.
B. Amanah untuk dipertangungjawabkan.
C. Aplikasi teknologi dan informasi.
D. Kepercayaan untuk dilaksanakan

JAWABAN:
C. Aplikasi teknologi dan informasi
E-Gov  merupakan  aplikasi  teknologi  dan  informasi  dalam  pemerintahan  sebagaimana Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan penegembangan E-Gov.

14. Dampak  kebijakan  publik  ditariknya  subsidi  bahan  bakar  minyak  dapat  terkena  pada masyarakat  kecil  yang  tidak  memiliki  kendaraan  bermotor,  dengan  adanya  kenaikan harga bahan pangan dan sandang. Dampak kebijakan tersebut dikenal sebagai dampak ... 

A.  Biaya tidak langsung (indirect cost)

B.   Eksternalitas positif
C.   Limbah kebijakan (spillover effects)
D.  Tidak diharapkan (unintended consequences)
 

JAWABAN:
C.   Limbah kebijakan (spillover effects)
Limbah  kebijakan  adalah  dampak  kebijakan  terhadap  situasi  atau masyarakat  yang bukan menjadi sasaran utama suatu kebijakan.
Adapun:
-  Biaya  tidak  langsung adalah menyangkut dampak sosial yang sulit diukur secara kuantitatif. 
-  Eksternalitas positif adalah sasaran utama kebijakan yang mana kebijakan tersebut berdampak postif pada sasaran utama kebijakan;
-  Tidak  diharapkan  adalah  menyangkut  sasaran  utama  kebijakan  yang  mana kebijakan tersebut berdampak negatif pada sasaran utama kebijakan. 

15. Dalam  penerapan  sistem  pemerintahan  semi  presidensial,  maka  tujuan  utamanya adalah ....

A.  Agar ada pembatasan kekuasaan presiden  
B.  Negara tetap memegang kedaulatan tertinggi
C.  Ada pembatasan jumlah partai politik oleh presiden
D.  Meminimalkan kelemahan sistem presidensial dan parlementer  

JAWABAN
D.  Meminimalkan kelemahan sistem presidensial dan parlementer  

16. Good  Governance  menggambarkan  perubahan  peran  pemerintah  dari  memberikan pelayanan pada masyarakat menjadi . . .

A.  Fasilitator  
B.  Dinamisator
C.  Inisiator
D.  Regulator  

JAWABAN:
A.  Menjadi fasilitator (enabler) 

17. Tolok ukur bagi penyelenggara Negara dalam menjalankan tugasnya  yaitu  . . .

A. Kredibilitas;
B. Akuntabilitas
C. Kapabillitas
D. Ekstensitas

JAWABAN:
B.  Akuntabilitas.
Pemerintah  harus  memeprtangungjawabkan  kegiatannya  pada  masyarakat  melalui DPR/DPRD

18. DPRD  Kabupaten  Indragiri  Hilir,  Provinsi  Riau  mengevaluasi  kebijakan  pengentasan kemiskinan melalui program agrowisata  terpadu. Kebijakan  tersebut  sedang dirumuskan Pemerintah  dan  DPRD  Kabupaten  Indragiri  Hilir  sehingga  didapatkan  informasi  yang benar dan pada waktu yang  tepat bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Untuk  itu, kriteria evaluasi kebijakan publik yang digunakan DPRD Indragiri Hilir  tersebut adalah…

A. Daya guna
B. Objektivitas
C. Relevansi
D. Validitas

JAWABAN:
C. Relevansi
Kriteria evaluasi kebijakan publik yang digunakan DPRD tersebut adalah relevansi.
Adapun:
-  Kriteria  daya  guna  adalah  evaluasi  kebijakan  publik  harus  menyediakan  informasi yang bisa dimengerti dan digunakan pembuat dan pelaku kebijakan lainnya.

-  Kriteria  objektivitas  adalah  evaluasi  kebijakan  publik  harus  dapat  memberikan laporan  kesimpulan  dan  informasi  pendukung  sehingga  evaluator  berkesimpulan sama.
-  Kriteria  validitas  adalah  evaluasi  kebijakan  publik  harus  dapat  memberikan pertimbangan persuasif dan seimbang tentang realitas kebijakan.

19. Berdasarkan fungsi pemerintah   dapat menyelenggarakan pelayanan umum yang bersifat environmental  service,  development  service  dan  protective  services. Termasuk  kategori  environmental services berikut ini yaitu . . .

A.   Pendidikan , kesehatan dan keagamaan  
B.   Keamanan , pensiun , kesempatan berusaha  
C.   Perdagangan , pendidikan  dan keagamaan  
D.   Jalan/jembatan, taman dan kebersihan

JAWABAN
D.   Jalan/jembatan, taman dan kebersihan. Jalan/jembatan, taman dan kebersihan termasuk pelayanan Lingkungan

20. Sinonim:   OPONEN = ……. 

A.  Lawan
B.  Tim
C.  Teman
D.  Grup
E.  Kelompok 

JAWABAN :
A. Lawan
Oponen = Pihak lawan (seperti penyanggah dalam suatu perdebatan atau diskusi) Openen memiliki sinonim lainnya yaitu  antagonis, lawan, musuh, pesaing, rival, seteru. 

Jika ingin membeli soal CPNS murah dan lengkap? Silahkan klik DISINI.

To Be Continued ...